Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengungkapkan bahwa terdapat 11.014 individu yang tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode triwulan II 2026.
Proses pencoretan belasan ribu orang tersebut dilakukan berdasarkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diadakan setiap tiga bulan sekali.
Data dari DTSEN menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bansos, yang dikenal sebagai inclusion error, sebanyak 11.014 orang.
Amalia menjelaskan bahwa angka tersebut hanya mencakup 0,06 persen dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan I.
“DTSEN kini semakin terstruktur dan solid, berkat upaya kami dalam membersihkan data penerima. Kami mencermati bahwa sejumlah orang yang tidak seharusnya menerima bansos telah dihapus dari daftar, yaitu sekitar 11.014 orang, yang sekali lagi kami sebut sebagai inclusion error,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial pada Senin, 13 April 2026.
Dari catatan DTSEN, terdapat peningkatan desil yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga dari 11.014 orang tersebut telah membaik.
Oleh karena itu, golongan masyarakat tersebut dikeluarkan dari daftar penerima bansos berdasarkan pembaruan DTSEN terbaru.
“Sebanyak 1.511 keluarga yang berada di desil 5 hingga 10 juga termasuk dalam kelompok inclusion error yang berjumlah 11.014 itu,” tambahnya.
Amalia menekankan pentingnya pembersihan data untuk memastikan bahwa penyaluran bansos dapat tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan.
“Data pembaruan ini selanjutnya kami sampaikan kepada Menteri Sosial hari ini sebagai dasar untuk penyaluran bantuan sosial pada triwulan dua,” pungkas Amalia.
➡️ Baca Juga: IHSG Anjlok 5,43%: Analisis Volatilitas Tinggi Dipicu Sentimen MSCI
➡️ Baca Juga: Airlangga: Penyaluran MBG 5 Hari Sepekan Hemat Anggaran Negara Hingga Rp20 Triliun
