Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan pemberian insentif bagi fasilitas SPPG merupakan strategi yang efisien serta memiliki risiko yang minim untuk negara, dan bukanlah sebuah bentuk pemborosan.
Ia juga menekankan pentingnya sejumlah prinsip dasar dalam skema kemitraan ini. Salah satu poin penting adalah bahwa insentif sebesar Rp6 juta per hari tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebaliknya, insentif ini merupakan bagian dari mekanisme pembayaran untuk layanan SPPG yang sudah berjalan. Semua proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri dari mitra.
Seluruh risiko, mulai dari pembangunan hingga operasional, sepenuhnya ditanggung oleh mitra. Ini termasuk risiko evaluasi serta risiko yang mungkin timbul akibat bencana alam.
Sebagai ilustrasi, ketika salah satu SPPG di Aceh terkena dampak banjir dan mengalami kerusakan, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra, bukan BGN. Mitra diwajibkan untuk melakukan pembangunan kembali tanpa menambah beban anggaran negara.
“Misalnya di Aceh, saat SPPG terendam banjir, kerugian ditanggung oleh mitra, bukan BGN. Mereka harus membangun kembali. Dengan demikian, kami sepenuhnya memindahkan risiko kepada mitra. Oleh karena itu, saya katakan bahwa insentif Rp6 juta itu sangat efisien, karena BGN tidak perlu mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan, dan sebagainya,” ungkap Dadan dalam pernyataannya yang dirilis pada Jumat, 27 Februari 2026.
Dadan menambahkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh mitra dipastikan berjalan lebih efisien, karena tidak ada kemungkinan mereka melakukan markup untuk kepentingan pribadi. Mitra akan membangun fasilitas dengan seoptimal mungkin sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang ada.
Salah satu contoh yang baik adalah pengembangan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis), yang dinilai sangat memuaskan dengan total investasi mencapai sekitar Rp3 miliar.
“Saya melihat langsung SPPG yang dibangun oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) dan sangat mengesankan. Fasilitas tersebut dibangun dengan dana sebesar tiga miliar. Saya yakin jika dibangun dengan dana dari APBN, biayanya bisa mencapai Rp6 miliar, sehingga kami sudah mencapai efisiensi lebih dari 50 persen,” jelas Dadan.
Salah satu aspek strategis yang diungkapkan adalah keunggulan dalam kecepatan pembangunan. Melalui skema kemitraan ini, bangunan yang representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.
“Bangunan yang megah seperti milik Persis, Polri, atau fasilitas lainnya dapat selesai dalam waktu dua bulan. Jika menggunakan APBN, prosesnya akan lebih lama. Pertama, harus menunjuk konsultan, yang memerlukan waktu berbulan-bulan. Kemudian, berurusan dengan pemda untuk pinjam pakai tanah, yang juga memakan waktu. Ketika tanah yang sudah disurvei ternyata tidak sesuai, harus ada penggeseran yang memerlukan izin dari Kementerian Keuangan. Semua ini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sementara itu, mitra yang membangun sudah bisa menyelesaikan semua dalam waktu 45 hari,” tegas Dadan.
➡️ Baca Juga: Menhan Siapkan Pelatihan Komcad untuk 4.000 ASN di Jakarta
➡️ Baca Juga: AirDrop iPhone ke MacBook Pakai Protokol Apple Wireless Direct Link, Bukan Bluetooth Biasa Loh
