Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sedang merancang penataan distribusi Pertalite untuk masyarakat yang tergolong mampu, khususnya kelompok desil 9 dan 10.
Inisiatif ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi dan kompensasi dalam sektor energi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi yang membutuhkan.
“Langkah yang diambil oleh Menteri ESDM ini sangatlah tepat dan perlu mendapat dukungan. Anggaran negara untuk sektor energi sepatutnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan malah lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas,” ujar Jamaludin dalam keterangan resminya, yang dirilis pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Jamaludin berpendapat bahwa penataan penerima Pertalite mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan penerima subsidi sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Masyarakat yang memiliki kemampuan finansial, terutama para pemilik kendaraan mewah, seharusnya beralih ke BBM nonsubsidi. Pertalite, yang harganya mendapat dukungan dari pemerintah, seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat kecil, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor-sektor produktif yang membutuhkan,” tegasnya.
Legislator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah II ini menekankan pentingnya penerapan kebijakan tersebut secara bertahap, dengan didukung oleh data sosial ekonomi dan data kepemilikan kendaraan yang akurat serta terintegrasi. Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang luas sebelum kebijakan ini diberlakukan.
“Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kehilangan akses akibat kesalahan data. Oleh karena itu, verifikasi harus dilakukan dengan cermat, dan pemerintah perlu menyediakan sistem pengaduan serta perbaikan data yang mudah diakses oleh masyarakat,” ungkapnya.
Jamaludin juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi antara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengelola subsidi energi. Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan dengan transparan, adil, serta mampu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan energi nasional.
➡️ Baca Juga: Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Mitra MBG Dinilai Efisien, Bukan Pemborosan
➡️ Baca Juga: Jadwal Bank Tutup Libur Nyepi dan Lebaran 2026: Cek Tanggal Penting yang Perlu Dicatat
