Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, menekankan bahwa penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disampaikan oleh Presiden RI dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026 perlu diimplementasikan secara konkret di tingkat daerah. Hal ini tidak hanya terbatas pada perluasan kepesertaan JKN, tetapi juga mencakup pemerataan jumlah dokter, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta penguatan rumah sakit rujukan.
Dalam pidato tersebut, pemerintah menginformasikan bahwa biaya iuran JKN untuk sekitar 96,8 juta warga yang tergolong miskin dan tidak mampu akan sepenuhnya ditanggung oleh negara. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sebagai bagian dari perlindungan sosial yang fundamental.
Ivan menyatakan bahwa meskipun kepesertaan dalam JKN merupakan langkah positif, hal ini tidak menjamin bahwa masyarakat akan segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan cepat. Ia menekankan, pentingnya keberadaan dokter dan fasilitas medis yang memadai dalam sistem JKN.
“JKN sangat penting, namun keberadaan dokter juga tak kalah krusial. Masyarakat mungkin memiliki kartu BPJS, tetapi tanpa adanya dokter, ketersediaan spesialis, alat kesehatan yang memadai, atau akses ke rumah sakit yang dekat, maka perlindungan tersebut tidak akan sepenuhnya dirasakan,” ungkapnya pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Ivan menyoroti pentingnya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas pendidikan dokter. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbesar kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan.
Ia mengungkapkan bahwa dalam pidato tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa selama 21 bulan terakhir, telah dibuka sembilan fakultas kedokteran baru serta mengembangkan 170 program studi spesialis dan subspesialis. Selain itu, terdapat sebelas provinsi yang kini memiliki program studi spesialis untuk pertama kalinya.
Menurut Ivan, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa masalah kekurangan dokter telah diakui sebagai isu struktural yang membutuhkan perhatian serius.
“Jika kebutuhan dokter memang sangat tinggi, solusi yang diambil tidak bisa hanya dengan memindahkan dokter dari satu daerah ke daerah lain. Peningkatan kapasitas pendidikan juga harus diutamakan. Inilah yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menilai kebijakan ini merupakan kesempatan bagi Jambi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah pusat dalam mencetak SDM kesehatan. Kebutuhan akan dokter di daerah ini masih sangat besar.
Pidato tersebut juga menyoroti kebutuhan akan tambahan tenaga medis secara nasional, yang mencakup sekitar 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi, dan 55.712 dokter spesialis. Angka-angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi dan mendistribusikan tenaga medis yang dibutuhkan.
Ivan menekankan bahwa tantangan ini harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar sistem kesehatan di Indonesia dapat berjalan dengan optimal dan memenuhi harapan masyarakat.
➡️ Baca Juga: Kontrol Parental Xbox Series X Gak Cuma Blokir Game, Tapi Batasi Chat & Microtransaction Otomatis
➡️ Baca Juga: Laptop Terbaik dengan RAM Memadai untuk Menunjang Multitasking yang Efisien