Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, tengah merencanakan inisiatif bersepeda bersama bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi energi di provinsi tersebut.
Ketika berbicara di Semarang, ia menyatakan, “Kita tengah menunggu surat edaran dari pemerintah yang direncanakan akan diterbitkan pada tanggal 31 Maret mendatang.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan langkah-langkah efisiensi energi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mengembangkan beberapa strategi untuk mendorong efisiensi di kalangan ASN.
“Langkah pertama yang telah diambil adalah pengembangan 2.500 Desa Mandiri Energi. Ini adalah proyek yang akan kita maksimalkan dalam waktu dekat,” tambahnya.
Dalam upaya ini, Pemprov Jateng juga akan memaksimalkan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam sektor energi untuk mencapai tujuan tersebut.
Menurut informasi yang disampaikan, BUMD Jateng Agro Berdikari (JTAB) memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya gas alam yang telah dimanfaatkan di beberapa lokasi di Jawa Tengah.
Inisiatif efisiensi energi ini juga akan menjangkau pola mobilitas ASN, di mana mereka didorong untuk menggunakan sepeda atau transportasi umum saat berangkat bekerja.
“Kami sudah menyusun rencana dan melakukan kalkulasi. Jika perlu, pada hari tertentu, semua ASN dan kepala daerah akan melakukan perjalanan ke kantor dengan sepeda. Bahkan, jika memungkinkan, mereka dapat berlari,” ungkapnya.
Namun, ia menekankan bahwa penerapan kebijakan ini masih dalam proses perhitungan dan kajian yang mendalam.
Terkait dengan pengaturan hari tertentu di mana ASN dan pejabat publik harus menggunakan sepeda untuk ke kantor, ia mengakui bahwa keputusan belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil kajian.
Di samping itu, ASN dan pejabat Pemprov Jateng yang melakukan perjalanan ke kantor juga akan didorong untuk menggunakan kendaraan umum sebagai alternatif.
Mengenai wacana penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN di Jateng, ia menyatakan bahwa hal ini juga masih dalam tahap pembahasan.
Ia menambahkan bahwa saat ini Pemprov Jateng belum menetapkan skema yang jelas dan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Kami masih melakukan kajian terkait WFH. Jika ada keputusan mengenai hari tertentu untuk WFH, kami akan segera menerapkannya setelah edaran resmi dari pemerintah dikeluarkan,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: Chromebook Harga Dibawah 3 Juta Terbaik 2026 Ram 8gb Emmc 128gb Rekomendasi Kami
➡️ Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melejit di Atas US$100 per Barel Setelah Instruksi Khamenei Tutup Selat Hormuz
