Kementerian Sosial (Kemensos) telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap pertama pada Februari 2026. Penyaluran ini ditujukan untuk lebih dari 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, sesuai dengan kuota nasional yang ditentukan oleh pemerintah.
Bantuan sosial yang diberikan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Proses penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank-bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, terutama untuk daerah dengan akses perbankan yang terbatas.
Evaluasi Berkala Terhadap Data Penerima
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan bahwa meskipun jumlah penerima tetap sama secara nasional, daftar penerima bansos bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan. Perubahan ini merupakan hasil dari proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah secara berkala.
“Saat ini kami telah memulai proses penyaluran. Evaluasi berikutnya akan dilakukan pada bulan April. Akan ada perubahan pada daftar penerima karena data akan terus diperbarui. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM. Jika ada yang keluar, berarti ada yang masuk sesuai kuota,” jelas Saifullah Yusuf, seperti yang dikutip dari Antara pada Senin (2/2).
Ia juga mengingatkan bahwa status penerima bansos tidak permanen. KPM yang menerima bantuan di awal tahun mungkin tidak terdaftar lagi pada tahap berikutnya jika kondisi sosial ekonomi mereka dinilai telah membaik berdasarkan data terbaru.
Pembaruan data penerima bansos mengacu pada hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan pemerintah daerah. Proses ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi keluarga, kelahiran, kematian, dan perpindahan domisili.
Dengan mekanisme ini, Kemensos berupaya memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, serta memberikan kesempatan bagi warga yang ekonominya memburuk untuk terdaftar sebagai penerima baru.
Rincian Bantuan BPNT dan PKH Februari 2026
Dalam penyaluran tahap pertama di tahun 2026, penerima BPNT akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan. Dana ini dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2026, sehingga total bantuan mencapai Rp 600.000 per KPM.
Bantuan BPNT ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
Sementara itu, jumlah bantuan PKH yang diterima oleh KPM bervariasi, tergantung pada komponen yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Nominal bantuan PKH berkisar antara Rp 225.000 hingga Rp 750.000 per tahap.
Bantuan PKH diberikan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga penerima.
Cara Memeriksa Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan bansos untuk periode Februari 2026 secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial. Pengecekan dapat dilakukan menggunakan data KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Berikut adalah langkah-langkah untuk cek status penerima bansos secara online:
- Kunjungi laman resmi cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih wilayah domisili sesuai data KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP
- Ketik kode keamanan (captcha) yang ditampilkan
- Klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian
Kemensos mengimbau masyarakat untuk secara rutin memeriksa status kepesertaan bansos, mengingat data penerima dapat berubah seiring dengan pembaruan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.
➡️ Baca Juga: Linux Buat Gaming 2025? Udah Gak Kayak Dulu Lagi, Coba Liat Ini!
➡️ Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Maluku Tenggara, BMKG Pastikan Aman Tanpa Tsunami
