Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) palsu di Riau telah terungkap sebagai sebuah modus operandi yang cukup terstruktur. Aparat kepolisian menemukan bahwa sindikat ini memanfaatkan SIM bekas sebagai bahan dasar untuk memproduksi dokumen palsu, yang kemudian dipasarkan kepada masyarakat melalui platform media sosial.
Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Polres Siak, yang berhasil menangkap delapan individu dengan peran berbeda dalam jaringan tersebut. Penangkapan ini menandakan bahwa praktik ilegal ini memiliki jaringan yang lebih luas dan terorganisir.
Menurut informasi yang disampaikan oleh Humas Polri, sindikat ini terlibat dalam berbagai tahap proses pembuatan SIM palsu. Mereka mulai dari mencari calon pembeli, menjadi perantara, melakukan pengeditan data, hingga menyiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menciptakan SIM palsu.
Modus operandi yang digunakan dimulai dengan mengambil SIM bekas dan memodifikasinya. Identitas yang tertera pada kartu tersebut diduga dihapus sebelum data baru dimasukkan menggunakan perangkat komputer.
Setelah data diubah, hasil editan tersebut dicetak dan ditempelkan pada material SIM bekas. Dengan cara ini, kartu yang secara fisik mirip dengan SIM resmi dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan identitas orang lain.
Namun, praktik ini tidak berhenti di situ. Untuk menambah keabsahan SIM palsu, sindikat tersebut juga diduga menciptakan barcode sendiri.
Barcode ini, ketika dipindai, dapat menampilkan informasi identitas serta logo yang mirip dengan tampilan resmi dari sistem Korlantas Polri. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan calon pembeli bahwa SIM yang mereka terima benar-benar diterbitkan melalui prosedur resmi.
Sementara itu, calon konsumen tidak diharuskan mengikuti ujian teori maupun praktik. Mereka hanya perlu menyerahkan pasfoto dan fotokopi KTP untuk mendapatkan SIM palsu tersebut.
Jasa pembuatan SIM palsu ini ditawarkan melalui media sosial serta aplikasi percakapan seperti WhatsApp. Setelah selesai diproduksi, SIM dapat diantar langsung kepada pembeli atau diserahkan di lokasi yang telah disepakati.
Tarif yang dikenakan untuk layanan ini bervariasi berdasarkan jenis SIM yang diinginkan. Misalnya, untuk SIM C, biayanya sekitar Rp550 ribu, sementara SIM A dipatok sekitar Rp350 ribu, dan SIM B bisa mencapai Rp1,2 juta hingga Rp1,3 juta.
Polisi menduga bahwa kegiatan ilegal ini sudah berlangsung selama enam bulan. Peredarannya tidak terbatas pada satu lokasi, melainkan telah menjangkau beberapa daerah di Riau, termasuk Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Pekanbaru, dan Kampar.
➡️ Baca Juga: SSD NVMe 4.0 vs 5.0 Bedanya Cuma 2 Detik, Kok Masih Banyak yang Kepo? Ini Penjelasan Lengkapnya
➡️ Baca Juga: Jadwal Final Thailand Masters 2026: Peluang Indonesia Raih 4 Gelar Juara
