PT PLN (Persero) mengonfirmasi rencana untuk mengeliminasi 2.139 unit mesin diesel yang selama ini digunakan dalam operasional pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Mesin-mesin tersebut tersebar di 741 lokasi dan akan digantikan dengan solusi pembangkit listrik berbasis energi baru dan energi terbarukan (EBT).
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta pada hari Senin, 13 Februari 2026.
Darmawan menjelaskan, “PLN telah merencanakan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD yang mencakup sekitar 2.139 mesin diesel.” Langkah ini merupakan bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan ketahanan energi dan menekan biaya energi secara keseluruhan.
Strategi pengurangan PLTD ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, terutama jenis solar, yang dinilai semakin mahal. Darmawan menegaskan pentingnya untuk segera mengurangi penggunaan BBM yang diimpor dan mahal dalam waktu dekat dan menengah.
Lebih lanjut, transisi dari PLTD ke pembangkit listrik EBT diharapkan dapat mengubah penggunaan energi yang saat ini masih bergantung pada impor menjadi sumber energi bersih yang lebih lokal. Salah satu alternatif yang direncanakan adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
PLTMH adalah sistem pembangkit listrik skala kecil yang memanfaatkan potensi energi air dari sungai atau air terjun untuk menggerakkan turbin dan generator. Darmawan menambahkan, “Jika PLTMH tidak tersedia, kami juga merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS).”
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan untuk mempercepat konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mengingat tingginya harga minyak saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (19/3) sore, mengungkapkan bahwa langkah ini harus segera dihitung dan direalisasikan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai isu yang berkaitan dengan PLTD. “Danantara diberikan mandat untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait PLTD tersebut,” ujarnya.
➡️ Baca Juga: Tren Hunian 2026: Fasilitas Penting yang Diperlukan untuk Rumah Modern
➡️ Baca Juga: iPhone Flip: Apple Siap Rilis Smartphone Layar Lipat Terbaru
