Site icon BTP

Pramono Memperbolehkan Warga Non KTP DKI Berobat di Fasilitas Kesehatan Jakarta Karena Karhutla

Pramono Memperbolehkan Warga Non KTP DKI Berobat di Fasilitas Kesehatan Jakarta Karena Karhutla

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengumumkan bahwa semua warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jakarta diperbolehkan untuk mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan.

“Seluruh masyarakat, bukan hanya yang memiliki KTP Jakarta, bisa memanfaatkan layanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, atau rumah sakit. Ini berlaku bagi siapa saja yang terindikasi terkena dampak asap. Saat ini, layanan tersebut sudah berjalan,” ungkap Pramono saat menghadiri acara di Cipayung, Jakarta Timur, pada Senin (19/10/2026).

Pramono juga menyatakan bahwa ia telah memerintahkan 31 rumah sakit dan 336 Puskesmas serta Puskesmas Pembantu untuk siaga dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Namun, ia mengakui bahwa ia belum menerima laporan mengenai jumlah pasti warga yang mengalami masalah pernapasan akibat asap karhutla tersebut.

“Saya belum mengetahui jumlahnya. Karena laporan dari Kepala Dinas Kesehatan belum saya terima. Tetapi, pelayanan sudah berjalan,” jelas Pramono.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan langkah mitigasi meskipun sebaran asap karhutla di wilayah DKI Jakarta telah berkurang sejak hari Jumat lalu.

“Pemprov DKI telah menyiapkan dan mengaktifkan sistem penyemprotan water mist (kabut air) yang terpasang di 179 perangkat di 145 lokasi gedung,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim.

Selain itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan berbagai fasilitas kesehatan untuk memastikan pelayanan kepada warga yang memerlukan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga tetap menjadi salah satu opsi yang disiapkan, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

“Pemprov DKI terus memantau keadaan secara real-time melalui stasiun pemantau kualitas udara, sensor emisi, dan menjalin kerjasama dengan BMKG, BPBD DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kementerian Lingkungan Hidup,” ungkap Chico.

Apabila kualitas udara menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan data resmi, lanjutnya, langkah-langkah tambahan akan diambil, seperti rekomendasi untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa, pembatasan aktivitas luar ruangan untuk kelompok rentan, dan imbauan penggunaan masker.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat. Yang terpenting adalah agar warga tetap tenang, mengikuti informasi resmi, dan saling menjaga. Pemprov DKI akan terus memantau dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk melindungi kesehatan warga, terutama anak-anak, lansia, dan kelompok yang rentan,” kata Chico.

➡️ Baca Juga: Wiljan Pluim Menolak Tawaran Naturalisasi dan Paspor Indonesia, Ini Alasannya

➡️ Baca Juga: Game Ini Resmi Jadi Ajang Adu Otak

Exit mobile version