Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengemukakan keprihatinannya mengenai kontroversi seputar rencana pengadaan 21.000 motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Rencana ini sebelumnya mengalami penolakan dari Kementerian Keuangan, yang menambah kompleksitas situasi.
Satu isu yang mengundang perhatian publik adalah bahwa pengadaan motor listrik yang diperkirakan menelan biaya Rp1,39 triliun tersebut menggunakan anggaran tahun 2025, sementara barangnya dijadwalkan baru akan diserahkan pada Mei 2026. Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan dan transparansi dari proyek tersebut.
Pulung pun mempertanyakan apakah prosedur pengadaan motor listrik yang dilakukan oleh BGN sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efisien dalam penggunaan dana publik.
Menurut Pulung, berbagai kontroversi yang muncul seputar program pengadaan motor listrik ini perlu diatasi dengan serius agar tidak menambah masalah di masa depan. Klarifikasi mengenai isu-isu yang ada menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses pengadaan tersebut.
“Informasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan BGN terkait proyek ini sering kali tidak sejalan. Hal ini perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ungkap Pulung dalam pernyataannya pada Minggu, 12 April 2026.
Dia menekankan pentingnya setiap kementerian dan lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah dari anggaran negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Dalam konteks ini, Pulung juga mencatat bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan. Hal ini menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan mekanisme pengadaan barang, seperti motor listrik, yang memerlukan alokasi dana yang tidak sedikit.
Lebih lanjut, Pulung mengungkapkan bahwa terdapat informasi mengenai harga motor listrik yang akan diimpor oleh BGN jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk sejenis dari merek lain. Situasi ini dapat menjadi masalah serius, karena dapat berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami menuntut agar BGN memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menyesatkan,” tegas Pulung.
Aspek lain yang menjadi perhatian Pulung adalah mengenai prioritas penggunaan anggaran. Dia berpendapat, dengan mempertimbangkan situasi fiskal negara yang tidak ideal, BGN seharusnya lebih bijaksana dalam menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
Pulung berargumen bahwa dengan kondisi saat ini, seharusnya BGN lebih fokus pada pemenuhan standar kualitas operasional di SPPG. Ini penting agar mereka mampu memproduksi makanan yang bersih, sehat, dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan.
“Lebih baik jika anggaran BGN difokuskan untuk menyelesaikan masalah mendasar di dapur-dapur SPPG. Hal ini penting agar mereka dapat mencapai standar output yang optimal, bukan sekadar memenuhi target minimum yang ada,” ujar Pulung.
➡️ Baca Juga: Redmi A3 vs Realme C55: Mana HP Rp 1,5 Jutaan dengan Performa Terbaik?
➡️ Baca Juga: PS5 Jepang vs PS5 US Ternyata Ada 3 Perbedaan yang Bikin Kamu Kaget Parah!
