Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk menolak gugatan yang mempertanyakan kelayakan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024. Meskipun gugatan tersebut tidak diterima, persidangan yang berlangsung berhasil mengungkap informasi signifikan mengenai riwayat pendidikan Gibran di luar negeri.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan terkait adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan menengah Gibran dari luar negeri yang bisa dipertimbangkan untuk disetarakan dengan pendidikan minimal setara SMA atau sederajat.
“Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan untuk menunjukkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan minimal tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau institusi lain yang setara,” kata Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Namun, hasil temuan tersebut tidak mengakibatkan MK membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Mahkamah memutuskan bahwa perkara yang diajukan oleh para pemohon telah melewati batas waktu untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Gibran telah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden setelah pelantikan yang berlangsung pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, statusnya sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 sudah berakhir.
Perkara ini terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Sidang putusan dilaksanakan di ruang sidang pleno MK di Jakarta pada hari Selasa, 6 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan dari para pemohon tidak dapat diterima. Sebelumnya, para pemohon meminta agar Gibran didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan yang diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l dari Undang-Undang Pemilu.
Temuan penting terkait dokumen pendidikan Gibran juga disampaikan dalam persidangan. Hakim menguraikan riwayat pendidikan Gibran, yang dimulai dari pendidikan dasar di SDN Mangkubumen Kidul 16 pada tahun 1993 hingga 1999, dilanjutkan di SMP Negeri 1 Surakarta dari tahun 1999 hingga 2002.
Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Gibran melanjutkan ke Orchid Park Secondary School di Singapura dari tahun 2002 hingga 2004. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di UTS Insearch Sydney pada tahun 2004 hingga 2007, sebelum akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dari tahun 2007 hingga 2010.
Melalui persidangan ini, terkuaklah fakta pendidikan Gibran yang menunjukkan perjalanan pendidikannya di luar negeri. Hal ini menjadi penting dalam konteks evaluasi kelayakan pendidikan dalam proses pencalonan sebagai wakil presiden.
Upaya untuk mendalami kelayakan pendidikan Gibran tidak hanya menyoroti pencapaian akademiknya tetapi juga mencerminkan tantangan yang dihadapi calon pemimpin di era modern ini. Publik berhak mengetahui latar belakang pendidikan para calon pemimpin, terutama dalam hal memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
Ketidakpastian mengenai kelayakan pendidikan bisa memberikan dampak signifikan terhadap kepercayaan publik. Oleh karena itu, transparansi dalam hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi.
Dengan penolakan gugatan tersebut, MK menunjukkan komitmennya terhadap aturan yang berlaku, meskipun terdapat kebingungan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Keputusan ini menegaskan bahwa setiap calon pemimpin harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemilihan umum.
Sebagai penutup, meskipun keputusan MK tidak membatalkan status Gibran, fakta pendidikan Gibran yang terungkap di persidangan tetap menjadi sorotan. Ini adalah contoh bagaimana proses hukum dapat mengungkap informasi penting yang mungkin tidak diketahui publik sebelumnya, serta bagaimana pendidikan menjadi salah satu faktor yang dinilai dalam pencalonan pemimpin negara.
➡️ Baca Juga: Baterai 5000mAh di HP sekarang tapi kok cepet habis ini solusi nyata gue
➡️ Baca Juga: Kapal Induk Pertama RI Garibaldi Bisa Beroperasi hingga 20 Tahun ke Depan
