Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bersama rekan-rekannya, Saan Mustopa dan Sari Yuliati, resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan. Acara ini dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria, juga turut hadir dalam pertemuan penting ini.
Rakernas ini dihadiri oleh kepala desa dari 28 provinsi serta 160 kabupaten/kota. Pada sesi pembukaan, pengurus AKSI menyampaikan visi dan misi organisasi mereka, sebelum melanjutkan forum ini untuk merumuskan sikap bersama terkait berbagai isu yang dihadapi desa.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco menjelaskan bahwa hasil dari rangkaian rakernas ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah. “Setelah rakernas, mereka akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa,” ujarnya.
Yandri Susanto menyampaikan bahwa kementeriannya sangat menantikan rekomendasi yang dihasilkan sebagai dasar penyelarasan program pembangunan desa. Ia juga mengapresiasi dukungan pimpinan DPR RI yang telah menyediakan ruang untuk forum kepala desa di Kompleks Parlemen.
“Program yang diprakarsai oleh Pak Prabowo sangat beragam di desa, termasuk Kopdes, BUMDes, dan desa tematik,” jelas Yandri.
Ia menggarisbawahi tiga fokus utama yang ingin dicapai, yaitu membangun Indonesia dari desa, mengentaskan kemiskinan, dan meratakan ekonomi di seluruh wilayah. Hasil rakernas ini juga akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI.
Ketua Umum AKSI, Irawadi, menilai bahwa pertemuan ini berfungsi untuk memperpendek jarak antara pemerintahan desa, pemerintah pusat, dan parlemen.
“Saya adalah kepala desa, yang merupakan pemerintahan di tingkat paling bawah, tetapi kini saya bisa berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR serta menteri. Ini merupakan hal yang sangat kami banggakan,” tuturnya.
Irawadi menambahkan bahwa AKSI siap untuk mendukung setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah.
Rekomendasi yang dihasilkan dari rakernas ini akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT, serta dilaporkan kepada pimpinan DPR RI. Hal ini bertujuan agar aspirasi dari daerah dapat terhubung secara resmi dengan proses pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
Dengan dibukanya rakernas ini, DPR RI menunjukkan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai bagian integral dari agenda kerjanya, sekaligus menjaga saluran komunikasi dengan pemerintahan desa agar kebijakan yang diambil di pusat dapat berpijak pada kebutuhan masyarakat setempat.
➡️ Baca Juga: Fakta Terkini tentang Rumor Kencan Jang Wonyoung IVE dan Jo In Sung yang Menghebohkan
➡️ Baca Juga: Pilihan Laptop Gaming Paling Laris Di Toko Online Harga Sangat Bersahabat
