Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, memberikan tanggapan resmi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat tinggi kementeriannya pada Senin, 14 September 2026.
Ossy menegaskan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung yang diinisiasi oleh KPK.
“Kementerian ATR/BPN tentunya menghargai tindakan hukum yang diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lainnya,” ucap Ossy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa, 15 September 2026.
Ia menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan bersikap kooperatif dan mendukung sepenuhnya semua proses hukum yang sedang berjalan. Pimpinan kementerian berencana untuk berkoordinasi terkait dengan OTT tersebut.
“Tentu saja, tidak etis dan tidak pantas bagi Kementerian ATR/BPN untuk memberikan pernyataan terkait substansi kasus atau kronologi kejadian. Informasi tersebut adalah domain KPK yang memiliki otoritas penuh,” jelasnya.
Di saat yang sama, Ossy memastikan bahwa seluruh layanan publik dari Kementerian ATR/BPN tetap berjalan dengan baik meskipun tengah terjadi isu OTT KPK. Ia meminta agar masyarakat tetap bersabar dan tidak terjebak dalam spekulasi negatif.
“Saya juga ingin menegaskan bahwa layanan publik akan terus berfungsi meskipun ada isu yang sedang berkembang. Oleh karena itu, saya mohon kepada publik untuk bersabar. Mari kita tunggu hasil kerja aparat penegak hukum,” tuturnya.
Diketahui bahwa KPK telah menangkap seorang direktur jenderal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta dua kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan yang merupakan yang ke-20 sepanjang tahun 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa ketiga pejabat tersebut termasuk dalam kelompok 17 orang yang diamankan dalam OTT yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Tim KPK berhasil mengamankan total 17 orang, termasuk dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten Bogor, serta kepala Kantor Pertanahan di Tangerang, dan beberapa pihak lainnya,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai identitas ketiga pejabat tersebut, Budi mengonfirmasi bahwa mereka adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi.
➡️ Baca Juga: Raya Local Market: Destinasi Akhir Pekan Menarik untuk Penggemar Brand Lokal
➡️ Baca Juga: Hujan Menyapa Sebagian Besar Wilayah Indonesia Pada Hari Ini
