Bos OJK Ingatkan Potensi Dampak Konflik Timur Tengah pada Tiga Kanal Utama Sektor Jasa Keuangan RI

Dave Clary4 hari ago

4 1 minute read

Bos OJK Ingatkan Potensi Dampak Konflik Timur Tengah pada Tiga Kanal Utama Sektor Jasa Keuangan RI

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, menekankan bahwa dinamika politik global di Timur Tengah dapat memberikan dampak signifikan terhadap sektor keuangan Indonesia melalui tiga saluran utama.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan melalui telekonferensi, sebagai hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK untuk periode Maret 2026.

Kiki menjelaskan bahwa meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dapat meningkatkan risiko penularan dampak bagi sektor keuangan di Indonesia melalui tiga saluran yang telah diidentifikasi.

“Tiga saluran tersebut meliputi saluran pasar keuangan, lonjakan harga energi, serta saluran langsung yang terkait dengan perdagangan dan eksposur investasi,” ungkap Kiki pada hari Senin, 6 April 2026.

Menghadapi potensi dampak ini, OJK mendorong lembaga-lembaga jasa keuangan untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam secara proaktif, sambil memperkuat langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

“Ini termasuk penguatan manajemen risiko, pemantauan intensif terhadap kinerja debitur, serta menjaga likuiditas dan permodalan yang memadai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kiki memastikan bahwa OJK akan terus memantau pergerakan pasar dan berkoordinasi dengan organisasi pengatur diri (self-regulatory organization/SRO) untuk mengambil kebijakan yang diperlukan.

OJK juga menilai beberapa kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas pasar saham tetap relevan. Beberapa di antaranya mencakup pembelian kembali saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penundaan penerapan pembiayaan untuk transaksi short selling, kebijakan trading hold, serta batasan auto rejection.

“Pada 13 Maret 2026, OJK bersama Bursa Efek Indonesia telah memutuskan untuk memberlakukan kembali kebijakan-kebijakan tersebut,” jelasnya.