Presiden AS Donald Trump telah mengajukan permohonan kepada sejumlah negara, termasuk Jepang dan Korea Selatan, untuk mengirimkan kapal perang ke Selat Hormuz, sebuah jalur penting bagi pengiriman minyak dunia yang saat ini mengalami gangguan.
Menurut informasi dari sumber pemerintah Jepang yang dilaporkan oleh NHK, Amerika Serikat tengah berupaya untuk mengatasi lonjakan harga minyak mentah yang berlangsung. Sumber tersebut menekankan bahwa meskipun Trump mungkin akan meminta kerjasama secara langsung dari Menteri Ekonomi Jepang, Takaichi Sanae, Jepang harus menganalisis setiap respons dengan mempertimbangkan batasan hukum yang ada.
Sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia, Jepang merupakan salah satu importir minyak terbesar, dengan 95 persen pasokannya berasal dari Timur Tengah. Sekitar 70 persen dari pasokan ini melewati Selat Hormuz, yang saat ini menghadapi situasi yang kritis.
Perdana Menteri Jepang Takaichi dijadwalkan untuk memulai kunjungan resmi ke AS selama empat hari pada Rabu, 18 Maret 2026. Dalam agenda tersebut, pertemuan puncak dengan Trump diharapkan akan membahas permintaan mengenai pengiriman kapal ke Selat Hormuz.
Sumber dari Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa keputusan untuk mengirimkan kapal perang akan diambil berdasarkan pertimbangan internal, bukan semata-mata karena permintaan Trump. Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang juga menyoroti tantangan yang mungkin dihadapi terkait pengerahan Pasukan Bela Diri (SDF), termasuk penilaian mengenai legalitas tindakan yang dilakukan oleh AS dan Israel.
Pemerintah Jepang menyatakan perlunya pengamatan yang cermat terhadap perkembangan situasi, terutama apakah AS akan mengajukan permintaan konkret dalam pertemuan mendatang.
Seorang penasihat senior kebijakan Jepang menyebut bahwa ambang batas untuk mengirimkan kapal perang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan sikap hati-hati Tokyo dalam merespons situasi yang rumit di Timur Tengah.
Takayuki Kobayashi, pemimpin kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang saat ini berkuasa, menyatakan bahwa pengiriman kapal angkatan laut Jepang ke wilayah tersebut akan sangat tergantung pada hukum yang berlaku. Dia menegaskan perlunya pertimbangan yang mendalam dan hati-hati mengingat situasi konflik yang sedang berlangsung.
Menurut Kobayashi, meskipun tidak ada yang dapat mengesampingkan kemungkinan pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri, situasi saat ini membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk Jepang.
Isu pengiriman Pasukan Bela Diri ke luar negeri adalah topik yang sensitif secara politik di Jepang. Negara ini secara resmi menganut paham pasifisme dan banyak warganya yang mendukung konstitusi tahun 1947 yang ditetapkan oleh AS, yang menolak keterlibatan dalam perang.
➡️ Baca Juga: MLBB Masih Raja: Final MPL Indonesia Season 12 Tembus 1.7 Juta Viewer, Pertanda Kuat Menuju 2025
➡️ Baca Juga: Antara Kebutuhan & Tren: Panduan Membangun PC Gaming untuk 5 Tahun Ke Depan
